Wali Kota Medan Bobby Nasution berang dengan kejahatan begal yang kerap terjadi di wilayahnya. Dia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas. “Kejahatan begal dan geng motor saat ini sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat dan harus ditindak tegas, apalagi para pelaku yang sudah melakukan aksi tersebut berulang kali,” tulis Bobby di akun instagram pribadinya, Jumat (7/7/2023). Kata menantu Presiden Joko Widodo ini, bila perlu para begal tersebut ditembak mati. “Saya harap pihak kepolisian lebih tegas untuk menindak para pelaku di lapangan, walaupun harus ditembak mati,” ujar Bobby.
Sempat baca kolom komentar di Burung Biru, kebijakan ini menuai pro & kontra.
Kelompok pro berpendapat bahwa ini adalah tindakan tegas dari aparat demi keamanan warga bersama.
Namun kelompok kontra berpendapat bahwa dengan sistem tembak mati ini malah justru berbahaya dan dapat menyasar kepada warga sipil yang tidak bersalah, alias berpotensi pelanggaran HAM berat.
So, bagaimana pendapat kalian?
Itu yg begal msh umur 20an, masih pada SMA atau pun baru lulus. Di sekolah sekarang pengembangan karakter kyk gmna dah? apa gk di ajarin lg apa etika, sopan santun dll, masa kasus gni muncul terus. Itu orang lain sampe meninggal cuma gara" begal, tembak mati ditempat pun gk masalah, dari pada ada korban selanjutnya lagi.
Ini bisa jadi materi evaluasi untuk sistem pendidikan di Indonesia, terutama di sekolah negeri.
Saya belum dapat info jika pelaku lulusan sekolah negeri, namun jika ternyata benar maka saya nggak kaget, karena sepengetahuan saya, pendidikan pengembangan karakter, etika, & akhlak masih kurang begitu adanya penekanan di sekolah negeri dibandingkan di sekolah swasta (mungkin pak @mifilmi@lemmy.my.id bisa menambahkan atau mengoreksi hal ini).
Pendapat saya:
Soal begal ini, memang terlihat tembak mati ini ampuh & bikin kapok jera. Tapi ada benarnya juga jika warga sipil yang belum terbukti secara hukum bersalah pun bisa kena. Saya setuju jika seharusnya pelaku lebih baik ditangkap (atau tembak di kaki jika melawan) dan berikutnya perbuatannya diadili melalui jalur hukum. Namun lagi-lagi apa yang bisa diharapkan dari proses hukum di Indonesia yang masih sulit, penuh birokrasi, gampang disuap sana sini, melindungi anak pejabat, dsb. 🤷
Masih ingatkah kita dengan kasus penembakan KM50 yang sebagin orang menganggap ada yang janggal? Bahkan sampai laporan KontraS di-highlight pada laporan HAM yang diterbitkan oleh Amerika Serikat beberapa waktu lalu (silahkan di Ctrl+F “Jakarta-Cikampek toll road” untuk menemukan paragraf yang dimaksud), menyoroti unlawful killings, pembunuhan oleh aparat tanpa melalui proses hukum yang sesuai prosedur.
Wallahu’alam 🙏
Pendidikan akhlak sejatinya terintegrasi dalam semua materi tematik untuk kurikulum SD yang baru, jadi diharapkan sejak SD para siswa sudah mengenal etika, tata krama, dsb. Namun, karena sifatnya implisit, guru-guru dituntut lebih kreatif dalam memasukkan nilai-nilai tersebut, dan banyak menemui kesulitan.
Tapi jangan lupa juga, sekolah pertama dari seorang anak adalah keluarga. Apabila keluarganya jauh dari tuntunan agama, maka penanaman akhlak yang baik juga akan terbengkalai. Ini akan lebih mempersulit usaha para guru sekolah untuk mendidik akhlak.